Renmimbi dan BRIC

Goldman Sach telah memberikan sebuah prediksi bahwa di tahun 2025 terdapat kemunculan era kekuatan ekonomi baru (new economy age) dimana peran kekuatan ekonomi yang tergabung dari G-7 tak akan mendominasi kembali dan telah tergeser oleh kekuatan baru yang mulai tumbuh yaitu kekuatan ekonomi yang terdiri dari negara-negara berkembang yaitu Brasil, Rusia, India dan China yang terpolarisasi menjadi anggota BRIC. BRIC menjadi sinyalemen penantang G-7 karena mereka termasuk dalam kriteria negara berkembang yang mempunyai karakteristik pertumbuhan ekonomi yang pesat (fast developing countries) dengan akumulasi PDB/Product Domestic Bruto sekitar $130 triliun pada tahun 2025.

Satu hal yang patut dicatat adalah, bahwa dari seluruh anggota BRIC sebenarnya yang paling dominan sebagai penyumbang devisa terbesar adalah China, China adalah negara yang mempunyai cadangan devisa sekitar 30% dari cadangan devisa dunia yang mencapai $6.700 miliar sedangkan cadangan devisa China hingga kini mencapai sekitar $2000 miliar, dan apabila ditambah dengan negara anggota BRIC yang lain menjadi sekitar 40% dari seluruh cadangan devisa Dunia. Sedangakan dari anggota negara G-7, Dolar Amerika masih mendominasi sebagai transaksi ekonomi (reserve currency) sekitar 60% transaksi dunia.

BRIC pada dasawarsa ini telah mengusulkan untuk mereformasi komposisi kebijakan penentuan SDR / special drawing right yang selama ini masih dikuasai oleh Dolar Amerika. SDR sendiri sebagai tolok ukur penentu cadangan international sebagai dasar penentuan alat tukar, dimana Dolar dihargai sebesar 0.88 gram emas. Dengan basis kondisi seperti itu dapat kita tarik garis lurus bahwa dengan komposisi cadangan devisa BRIC sebesar itu pasti BRIC akan menginginkan perubahan pengunaan mata uang, dan tentunya China akan mengajukan Renmimbi sebagai pengganti Dolar.

Politik dan Gejala Antitesa

Dalam ranah politik yang sekarang kita saksikan hiruk pikuk dan kegaduhannnya, dapat kita rasakan bagaimana para pencalon-pencalon pemangku istana sangat berkehendak untuk menggapai singgasana dengan berbagai alibi dan pembenarannya. salah satu hal yang dapat kita rasakan adalah cara para politisi ini dalam mengelaborasi keampuhan daya pikatnya, apabila sang Incumbent berpola kiri maka secara serentak akan bergerak ke kanan dan menyerang ke kiriannya. seperti kita ketahui bersama bahwa era sekarang merupakan kondisi dimana pola ekonomi kapitalistik liberal sedang terfragmentasi menjadi sebuah pola-pola baru (new Age) yang disesuaikan dengan kondisi bangsa-bangsa di dunia. di China akan menggunakan pola campuran dengan tetap menjaga renmimbinya sambil membuka pintu bagi arus deras modal asing, di Amerika sendiri tanpa malu-malu Obama mulai meratifikasi regulasinya dengan sedikit demi sedikit memproteksi produk dalam negerinya.

Kita, Indonesia dengan segala kelebihan dan kekurangannya akan selalu mencari jati dirinya guna mentransformasi diri bangsanya guna meraih jati diri kenasionalannya yang akan menjadi pijakan dan arahan gerbong menuju kemandirian bangsa. hal ini yang sekiranya menjadi resep para politisi kita, dimana Pemerintah yang sedang berjalan untuk menganeksasi dirinya menjadi sebuah haluan baru berupa ekonomi jalan tengah yang berPancasila, akan tetapi para lawan politiknya tetap dengan gagah berani selalu mendengungkan antitesa-antitesa sosialisme modern yang terpolarisasi oleh isu-isu kemandirian tanpa menjabarkan bagaimana cara merealisasikannya.

semua akan sangat berpulang pada sang pemilih yang berjumlah sekitar 200 juta manusia Indonesia, apakah akan memberikan dukungannya pada Incumbent atau akan berspekulasi memilih Sang Perubahan yang dengan gagahnya menjatidirikan gagasannya menuju sebuah pola yang lebih merata dan merakyat tanpa diketahui bagaimana cara mencapainya.

Pembangunan Berbasis Pertanian

Kita tentu masih ingat peran IMF di era krisis moneter yang menerpa Indonesia di tahun 1998. dimana setiap kucuran dana yang digulirkan selalu diikuti dengan berbagai syarat yang cukup membuat kita terpojok dalam menentukan sikap dalam bingkai negara yang mandiri dan merdeka.Salah satu sektor yang terpukul oleh kebijakan Pemerintah yang di drive oleh IMF adalah sektor pertanian, di sektor ini para petani tidak mempunyai ruang untuk meningkatkan incomenya, para pejabat seperti comprador asing yang tidak tahu menahu kondisi sektor tersebut. IMF mensyaratkan adanya ratifikasi tarif bea masuk pertanian menjadi jauh lebih rendah sehingga membuat kondisi pertanian kita memprihatinkan, para petani menjadi kekurangan darah dalam meningkatkan produksinya sehingga kontribusi sektor pertanian pada PDB Indonesia semakin mengecil dan terlampaui oleh sektor industri padat modal dan tekhnologi. Dan hal itulah yang membuat Pemerintah Indonesia berkesinmpulan bahwa Bangsa kita telah melaju ke arah Industrialisasi dan segera bisa meninggalkan sektor pertanian.

Seperti kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2007 kontribusi sektor pertanian hanya setangahnya (13.88 %) jika dibandingkan dengan sektor industri yang mencapai 27.1%. Apabila pemangku kekuasaan berpikir secara pragmatis maka sektor ini akan semakin terabaikan karena menurut data statistik sektor pertanian hanya menyumbang 0.5% dan sektor industri mencapai 1.30% dari pembangunan. Hingga saat ini sektor pertanian mulai dari hulu hingga hilir masih belum dibenahi, baik infrastruktur, humanware maupun kapasitas alat pertanian pendukung lainnya.

Sumber lain permasalahan pada sektor pertanian adalah masalah ketiadaan komponen pendukung primer, yaitu pupuk. Industri pupuk di Indonesia sangat tidak sehat, tingkat utilisasi pabrik kurang optimal, untuk urea hanya 80%, TSP hanya 60%, industri ini sangat tergantung pada pasokan bahan baku gas, ketika harga gas naik produsen akan menjual ke Luar negeri. Hal itu merupakan bukti ketidakseriusan Pemerintah dalam melakukan transformasi struktur usaha tani nasional yang lebih terfragmentasi menuju usaha tani berskala nasional yang konvergen yang ujungnya menuju sistem usaha agroindustri yang berdaya saing melalui pengembangan cluster dan regionalisasi pertanian, kesimpulannya hingga saat ini kita belum memiliki road map yang jelas untuk agroindustri.

Keunggulan Nation

Pada pagi kemarin Presiden SBY mengemukakan mengenai peran sikap optimisme kita dalam menghadapi perubahan dimensi kehidupan, khususnya kita sebagai bangsa asia harus optimis karena arah pergerakan dan pergeseran sumbu ekonomi dunia mulai condong ke asia. Apabila kita runut lebih detail kita banyak menjumpai fakta yang sedikit banyak mendukung dari paparan beliau, Amerika dan Eropa telah mengalami sekresi ekonomi yang akut dimana pasar finansial hanya mampu memberikan kamuflase ekonomi yang berujung pada kebangkrutan, harga saham di masing-masing negara tersebut telah mengalami konjungtur, dimana harga saham sama sekali tidak dapat mencerminkan outlook kontribusi sektor riil secara nyata.

Indonesia sudah sepatutnya mulai mengaca diri, mulai dari mana seharusnya kita menapak dan pencapaian apa yang seharusnya terlampaui dari langkah-langkah yang diambil tersebut. seperti halnya saya teringat perkataan mantan PM Thailand Thaksin Sinawatra bahwa sebelum suatu negara menapak pada jenjang globalisasi hendaknya mulai mengukuhkan kekuatan dengan meletakkan fondasi ekonomi sektoral pada masing-masing wilayah yang lebih kecil di suatu negara tersebut. Bila berpikir globalisasi hendaknya juga berpikir secara Ruralisasi, sebelum menjangkau cakupan pada tataran makro hendaknya mempunyai pijakan di tataran mikro. Secara sederhana paparan tersebut dapat diterapkan di indonesia yang terdiri dari sebaran kepulauan, kabupaten, kota dan propinsi dimana masing-masing area mempunyai daya saing produksi tersendiri. Apabila hal tersebut dijadikan platform pemerintah dalam merancang design pembangunan secara koheren maka akan didapatkan site plan pembangunan yang bersifat sustain atau berkelanjutan, karena karekteristik dari masing-masing daerah dapat dituangkan dalam skema APBN dimana akan menjadi elemen ekonomi yang menjadi kontributor dalam pembentukan PDB Nasional, karena masing-masing daerah akan mampu menciptakan keunggulan komparatif yang apabila digabungkan akan menjadi competitive advantage suatu bangsa, sehingga Indonesia akan mampu menjual karakteristik bangsanya sebagai kontribusi dalam percaturan ekonomi dunia.

Kemandirian Sektor Pertanian

Dalam satu dasawarsa ini kita banyak terperangah dengan anomali-anomali ekonomi yang terjadi di dunia finansial maupun dunia riil ekonomi. Kita banyak terbujuk oleh rayuan hembusan paham kapitalisme dan liberalisme yang notabene banyak sekali mengandung bermacam kelemahan-kelemahan sistemik. Kapitalisme menularkan design ekonomi yang mendasarkan pada kekuatan pasar, yaitu kekuatan Supply and Demand serta sistem ribawi , maka tidak dapat disangkal lagi ketika negara adidaya AS mengalami Bubble Economy atau gelembung ekonomi yang disulut oleh ulah rekayasa ekonomi dengan jalan mengupgrade outlook ekonomi dengan menaikkan harga saham, valuta asing serta memberikan kredit perumahan secara besar-besaran/subprime mortgage.

Hal itulah yang dapat kita anggap sebagai irrasional system, dimana sistem yang diciptakan dan ditularkan secara simultan yang dapat mempengaruhi konfigurasi sistem ekonomi dunia, negara seluruh dunia terlalu patuh dengan sebuah sistem yang dapat menjerumuskan secara simultan ke jurang resesi. Tentunya Indonesia juga tak luput masuk dalam belenggu sistem tersebut, kita sudah menelan habis-habisan doktrin kapitalisme dan liberalisme dimana negara kita semakin meninggalkan core business masyarakat kita yang banyak menggantungkan hidupnya dari pertanian dan mulai beralih ke mazhab industrialisasi yang notabene setiap ongkos produksi selalu menggantungkan 40% komponen import. Coba apabila kita telaah ulang konfigurasi pembangunan Indonesia selama 10 tahun terakhir, kita tidak banyak menemukan kebijakan pemerintah yang condong untuk membela kaum proletar yang mayoritas petani.

Pertanian merupakan suatu keunggulan komparatif bangsa Indonesia, apabila Pemerintah kiranya bersedia untuk kembali mendukung sektor pertanian, saya yakin kita tidak akan mudah terombang ambing dalam turbulensi ekonomi seperti ini, para pemuda akan enggan pergi meninggalkan ladangnya dan tidak akan menjual lahan pencahariannya hanya untuk bekal pergi ke kota untuk mengais rejeki menjadi kuli industri, yang ketika terjadi deadlock ekonomi maka mereka akan rentan untuk kehilangan mata pencaharian. Hal itulah kiranya akan dapt dijadikan renungan dan refleksi diri apakah kita akan menjadi diri sendiri atau menjadi orang lain.

Perspektif Haji Mabrur

Apabila kita sempat memperhatikan antusias para calon jemaah haji kita patut berbangga dengan bangsa kita, dengan kondisi ekonomi yang krusial seperti sekarang ini umat muslim masih mampu untuk menyempatkan diri untuk memenuhi panggilan sang Khalik. Setiap orang yang akan berangkat haji akan mengeluarkan dana yang tidak sedikit, apabila diambil rata-rata berkisar antara 30 juta hingga 70 juta Rupiah, jumlah yang cukup signifikan apabila kita kalikan jumlah umat muslim yang berhaji secara keseluruhan dalam tahun tersebut. Apabila jumlah keberangkatan haji mencapai angka 50.000 orang, maka apabila kita kalikan dana keberangkatan per orang sekitar 30 juta akan diperoleh angka Rp. 1.5 Triliun. Angka yang fantastis!. Dalam tulisan ini kita tidak akan mempersoalkan mengenai jemaah yang baru melaksanakan sekali, akan tetapi apabila seperempat dari jumlah tersebut adalah orang yang berhaji dua kali atau ke berapa kali maka alangkah ironisnya, uang sebesar sekitar Rp.300 Miliar hanya dihamburkan untuk memenuhi nafsu keinginan beribadah yang berlebihan yang dimana ketika itu banyak sekali anak putus sekolah, bayi busung lapar dan masalah sosial lainnya di Indonesia. Coba kalau kita tengok lebih komprehensif mengenai kebijakan yang diambil oleh Kerajaan Arab Saudi ketika menghadapi krisis glabal sekarang ini, mereka mengambil kebijakan yang lebih bersifat condong mensuport Kapitalis Global dengan menyuntikan dana talangan ke IMF untuk mengisi Escrow Account IMF guna di cairkan sebagai pinjaman kepada negara berkembang dengan syarat yang mengikat dan menguntungkan Kapitalis. Maka apabila kita sedikit mengalihkan ego dan kesombogan kita dalam beribadah yang berlebihan, alangkah bermanfaatnya uang sejumlah tersebut apabila bisa dialokasikan untuk mengentaskan masalah sosial dalam negeri kita sendiri.

Apabila pernah membaca salah satu sabda Nabi Muhammad, terdapat perkataan beliau yang menyitir bahwa Ibadah yang paling ditonjolkan adalah Ibadah sosial karena sangat berpengaruh dengan kehidupan orang banyak, apabila kita jumlah 80% Islam mengajarkan ibadah muamallah atau sosial dan hanya 20% yang bersifat pribadi dan ritual, dan apabila kita mengingatkan mereka untuk menahan hawa nafsunya yang berlebihan biasanya mereka menjawab bahwa mereka sudah bersedekah di lingkungan sekitar, apabila kita renungkan hal itu sangat lucu, karena yang dimaksud lingkungan adalah lingkungan secara global, mulai dari sekitar mereka, hingga lingkungan seluruh negeri karena seluruh umat muslim hakekatnya bersaudara dan tidak mengenal batas wilayah. Apabila di Jakarta sudah bersedekah hendaknya juga menengok kondisi saudara kita di Makassar dan lainnya. maka sangat bijak apabila Nabi pernah mengingatakan bahwa "Syaitan tidak pernah menjerumuskan orang yang taat beribadah dengan Khamar, akan tetapi dengan ibadahnya itu sendiri" hingga manusia tersebut sama derajadnya dengan manusia yang telah terjerumus dalam lembah kesombongan.

Prolog NKRI

Secara tekstual apabila digagas lebih jauh mengenai sisi laku kehidupan jaman terkini, kita banyak dihadapkan dengan masalah yang lumayan pelik, mulai dari perkara korupsi, kriminalitas, kesehatan, gizi buruk dan permasalahan hidup yang kian menghantui setiap langkah kita dalam menapaki hidup di jaman sekarang. Setiap saat kita mendengar berita anak kehilangan haknya dalam mengecap pendidikan, kesehatan dan hak-hak hidup lainnya, tapi di sisi lain kita acap kali melihat dan mendengar bagaimana para pejabat wakil rakyat kita menerima berbagai macam fasilitas yang nobene semua itu merupakan hasil dari jerih payah uang rakyat yang terkumpul dalam neraca APBN negeri kita.

Hal yang paling mendasar dalam kerangka acuan kita dalam mengarungi dan menata kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah bagaimana kita mampu menempatkan kaidah kebersamaan (togetherness) dan kesinambungan (continuity) dalam menerapkan semua kesepakatan yang telah kita setujui bersama, sehingga kita mampu menjabarkan dalam setiap sisi kehidupan baik dalam tataran kemasyarakatan maupun kenegaraan. Namun demikian dalam sistem kenegaraan dimana seluruh aspek yang menyangkut rakyat telah terwakili dalam wadah formal yang disebut Badan Legislatif, maka apabila aspek moralitas dan kesadaran (awareness) dalam membawa amanat rakyat tersebut tidak dikedepankan maka kehendak rakyat yang seharusnya menjadi acuan utama tugas mereka menjadi terkooptasi oleh Lembaga itu sendiri.

Kehidupan bermasyarakat dan bernegara apabila telah diliputi oleh prejudice yang buruk akan berdampak pada aspek legitimasi dari eksistensi pihak yang mewakili yang selanjutnya akan mengakibatkan adanya distorsi kepercayaan (believing lack) sehingga akan mempengaruhi keharmonisasan dari hubungan kedua belah pihak dimaksud. Apabila dikaji lebih lanjut maka pihak yang terwakili hendaknya pada momen selanjutnya dalam menapaki sebuah pilihan berkewajiban untuk menentukan pilihan yang tepat sehingga tidak merasa diperdaya oleh pilihannya sendiri, dan apabila rakyat telah kehilangan kepercayaan secara total kita akan berhadapan dengan sebuah political deadlock yang akan mengakibatkan tidak jalannya sistem kenegaraan yang akan kita bangun