Pembangunan Berbasis Pertanian

Kita tentu masih ingat peran IMF di era krisis moneter yang menerpa Indonesia di tahun 1998. dimana setiap kucuran dana yang digulirkan selalu diikuti dengan berbagai syarat yang cukup membuat kita terpojok dalam menentukan sikap dalam bingkai negara yang mandiri dan merdeka.Salah satu sektor yang terpukul oleh kebijakan Pemerintah yang di drive oleh IMF adalah sektor pertanian, di sektor ini para petani tidak mempunyai ruang untuk meningkatkan incomenya, para pejabat seperti comprador asing yang tidak tahu menahu kondisi sektor tersebut. IMF mensyaratkan adanya ratifikasi tarif bea masuk pertanian menjadi jauh lebih rendah sehingga membuat kondisi pertanian kita memprihatinkan, para petani menjadi kekurangan darah dalam meningkatkan produksinya sehingga kontribusi sektor pertanian pada PDB Indonesia semakin mengecil dan terlampaui oleh sektor industri padat modal dan tekhnologi. Dan hal itulah yang membuat Pemerintah Indonesia berkesinmpulan bahwa Bangsa kita telah melaju ke arah Industrialisasi dan segera bisa meninggalkan sektor pertanian.

Seperti kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2007 kontribusi sektor pertanian hanya setangahnya (13.88 %) jika dibandingkan dengan sektor industri yang mencapai 27.1%. Apabila pemangku kekuasaan berpikir secara pragmatis maka sektor ini akan semakin terabaikan karena menurut data statistik sektor pertanian hanya menyumbang 0.5% dan sektor industri mencapai 1.30% dari pembangunan. Hingga saat ini sektor pertanian mulai dari hulu hingga hilir masih belum dibenahi, baik infrastruktur, humanware maupun kapasitas alat pertanian pendukung lainnya.

Sumber lain permasalahan pada sektor pertanian adalah masalah ketiadaan komponen pendukung primer, yaitu pupuk. Industri pupuk di Indonesia sangat tidak sehat, tingkat utilisasi pabrik kurang optimal, untuk urea hanya 80%, TSP hanya 60%, industri ini sangat tergantung pada pasokan bahan baku gas, ketika harga gas naik produsen akan menjual ke Luar negeri. Hal itu merupakan bukti ketidakseriusan Pemerintah dalam melakukan transformasi struktur usaha tani nasional yang lebih terfragmentasi menuju usaha tani berskala nasional yang konvergen yang ujungnya menuju sistem usaha agroindustri yang berdaya saing melalui pengembangan cluster dan regionalisasi pertanian, kesimpulannya hingga saat ini kita belum memiliki road map yang jelas untuk agroindustri.